Pemerintah Australia telah mengumumkan bahwa mereka akan kembali mencari solusi secara legislatif untuk masalah pajak bitcoin sebagai pernyataan dari kebijakannya pada teknologi keuangan tersebut.
Di bawah bimbingan pajak saat ini di negara Australia, bitcoin masih dianggap sebagai bentuk barter daripada bentuk uang. Perusahaan di Australia harus membayar pajak barang dan jasa (GST) jika mereka melakukan kegiatan jual beli mata uang digital.
Baca juga: Harga Bitcoin Stabil Karena Dipengaruhi Oleh Volatilitas Ethereum Yang Lebih Menarik Bagi Para Trader
Kebijakan ini telah memicu kritik dari berbagai startup di Australia, yang berpendapat bahwa kebijakan tersebut menciptakan lingkungan pajak yang tidak adil. Pada musim panas lalu, Senat Australia menyerukan proposal untuk menyelesaikan masalah terkait mata uang digital.
Pemerintahan Australia mengatakan bahwa hari ini mereka akan bekerja sama dengan industri mata uang digital di Australia untuk mencari solusi bersama.
“Pemerintah berkomitmen untuk menangani ‘pajak ganda’ pada mata uang digital dan akan bekerja sama dengan industri terkait mengenai opsi legislatif untuk mereformasi peraturan hukum yang berkaitan dengan GST seperti yang diterapkan pada mata uang digital.”
Menteri Keuangan Australia Scott Morrison pada hari ini mengatakan bahwa pemerintah “tidak akan mengenakan pajak pada mata uang digital”, menurut Australian Financial Review.
Keterangan tersebut muncul dalam sebuah pernyataan kebijakan dari FinTech yang dirilis oleh pemerintah Australia. Pernyataan tersebut menawarkan rincian baru tentang bagaimana pemerintah berencana untuk mengatur sebuah perusahaan yang bekerja pada teknologi keuangan baru serta mata uang digital dan aplikasi blockchain pada khususnya.
Pemerintah ingin meringankan peraturan bagi investor dan startup di ruang FinTech, mereka akan diberikan fleksibilitas dalam suatu pendekatan “peraturan sandbox”. Sebuah kelompok penasehat yang didedikasikan untuk mengatasi masalah FinTech juga telah dibentuk, yang diketuai oleh Direktur Westpac Bank Craig Dunn.
Badan peraturan anti-pencucian uang, Badan Pelaporan Transaksi Australia dan Pusat Analisis di negara tersebut, telah menyuarakan dukungannya untuk teknologi blockchain dalam sebuah pernyataan yang disertakan dalam sebuah rilis kebijakan, yang menyatakan bahwa mereka percaya teknologi tersebut bisa “secara signifikan mengurangi biaya compliance dan ketentuan yang dikenakan pada laporan entitas “.
Khususnya, Badan Pengawas Regulator mengatakan bahwa ia akan mencari aturan baru yang mengatur penggunaan ledger yang terpusat di bidang jasa keuangan.
“Sistem seperti ini tahan terhadap risiko pidana sistemik atau eksploitasi, dan memerlukan dua tingkat pendekatan peraturan: tingkat tertinggi akan membimbing kerangka kerja legislatif; dan seperangkat aturan yang disepakati untuk menentukan operasi algoritma yang dikodekan oleh perangkat lunak.”
AUSTRAC tidak menunjukkan waktu dan tanggal untuk mengembangkan peraturan baru ini, mereka menambahkan bahwa proses tersebut akan melibatkan partisipasi “stakeholder”.
Sesuai dengan rilis pers, Kantor Dinas Kejaksaan Agung Australia akan melakukan proses evaluasi apakah ada peraturan tentang anti pencucian uang dan ketentuan peraturan tersebut harus diubah agar dapat mencakup bursa domestik. Langkah ini dibuat untuk semua startups FinTech di Australia.
Pemerintah Australia menegaskan bahwa langkah itu dibuat semata-mata untuk mencari dukung bisnis yang akan mengembangkan dan menggunakan FinTech, secara khusus ditujukan untuk menumbuhkan minat pada sektor bisnis di Australia dalam teknologi blockchain.
Laporan ini telah diperbaharui.
Gambar via Shutterstock
Pemerintah Australia Berusaha Menghilangkan Pajak Ganda Untuk Bitcoin
Mar 21, 2016Fajar Himawan
Komentar
comments